TPP KAB. JENEPONTO

  Penulis; Surya Dharma  Sorotan tajam diarahkan pada Tenaga Pendamping Profesional (TPP), mereka yang sering disebut mata dan telinga negara di desa. Namun, workshop ini membuktikan bahwa sang Pahlawan Sunyi ini tidak luput dari badai. Tantangan beban kerja yang memanggul langit dan tuntutan kesejahteraan yang belum sepenuhnya berpijak pada bumi menjadi pembahasan inti. °°°°°°° Di tengah heningnya komitmen kebangsaan, sebuah perhelatan penting telah usai, meniupkan angin segar sekaligus memantik nyala kritik konstruktif. Berjudul Workshop Evaluasi Pendampingan Program Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025, kegiatan ini bukan sekadar agenda birokrasi, melainkan sebuah safari mencari solusi di mana masa depan generasi disematkan. Pertemuan ini digelar dengan satu maksud mulia: mengurai benang kusut kinerja dan efektivitas para Pendamping Desa, mereka yang menjadi jantung kebijakan di palung terpencil nusantara. °°°°°°° Kolaborasi: Menyatukan Sayap-Sayap Elang Tujuan utamanya...

"Sendiri kita bisa berbuat sedikit,  bersama kita bisa berbuat banyak." (Hellen Keller) Bupati Jeneponto didampingi Kadis PMD, Kepala Bappeda, dan TAPM dalam suatu rapat di DPMD, (29/8)  Dalam dunia pembangunan, tak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendirian. Bagaikan orkestra yang harmonis, setiap instrumen memiliki perannya masing-masing untuk menciptakan simfoni yang indah. Begitu juga dalam konteks pembangunan desa, sinergi antara tiga pilar utama: tenaga pendamping, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten adalah kunci sukses untuk mengayuh biduk pembangunan agar sampai di dermaga kesejahteraan. Konsep kerja sama ini bukan sekadar urusan formalitas. Ini adalah napas yang menghidupkan program-program desa dari sekadar rencana di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. Jika diibaratkan, tenaga pendamping adalah "pasukan khusus" yang berada di garis depan, Bappeda adalah "arsitek" ...