Langsung ke konten utama

Workshop Stunting: Pendamping Bekerja Sunyi di Garis Depan

 Penulis; Surya Dharma 


Sorotan tajam diarahkan pada Tenaga Pendamping Profesional (TPP), mereka yang sering disebut mata dan telinga negara di desa. Namun, workshop ini membuktikan bahwa sang Pahlawan Sunyi ini tidak luput dari badai. Tantangan beban kerja yang memanggul langit dan tuntutan kesejahteraan yang belum sepenuhnya berpijak pada bumi menjadi pembahasan inti.

°°°°°°°

Di tengah heningnya komitmen kebangsaan, sebuah perhelatan penting telah usai, meniupkan angin segar sekaligus memantik nyala kritik konstruktif. Berjudul Workshop Evaluasi Pendampingan Program Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025, kegiatan ini bukan sekadar agenda birokrasi, melainkan sebuah safari mencari solusi di mana masa depan generasi disematkan.

Pertemuan ini digelar dengan satu maksud mulia: mengurai benang kusut kinerja dan efektivitas para Pendamping Desa, mereka yang menjadi jantung kebijakan di palung terpencil nusantara.

°°°°°°°

Kolaborasi: Menyatukan Sayap-Sayap Elang

Tujuan utamanya adalah menaikkan layar sinergitas. Sebab, berdasarkan refleksi dan diskusi tajam, Tembok China sektoral harus diruntuhkan. Percepatan penurunan stunting, layaknya merawat sebuah pohon tua yang rapuh, tidak bisa dilakukan oleh satu tangan saja. Ia menuntut tarian kolaboratif antara Kementerian Desa PDTT, Kemendagri, Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan seluruh Pemerintah Daerah.


Workshop ini menjadi dermaga persinggahan untuk menyamakan irama gerak, memastikan semua kementerian dan lembaga melantunkan melodi yang sama demi gizi optimal anak-anak desa.

°°°°°°°

Evaluasi ini bertujuan menggali jurang antara idealisme pendampingan dengan realita lapangan, agar peran TPP dapat memancarkan cahaya yang lebih maksimal kepada masyarakat desa. Selain itu, Kerangka Regulasi (Kepmendes tentang Juknis Pendampingan) juga disisir, memastikan pendampingan berjalan di jalur emas hukum yang berlaku.

°°°°°°°

Dari Pelakar Jaya: Oase di Tengah Gurun

Dari ruang diskusi, muncullah mutiara harapan berupa praktik baik. Hasil yang paling ditunggu adalah tersusunnya rekomendasi strategis yang menjadi kompas baru bagi pola pendampingan.


Lebih menggetarkan lagi, teridentifikasinya desa-desa pencerah yang sukses menurunkan stunting. Desa Pelakar Jaya disebut-sebut sebagai oase di tengah gurun, sebuah bukti nyata bahwa ketika Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD) diolah dengan bijak, ia menjelma menjadi sumber mata air untuk intervensi gizi dan bantuan sosial. Kesuksesan mereka menjadi cermin perak yang siap direplikasi.


Pada akhirnya, Workshop ini bersepakat untuk segera menggelar Focus Group Discussion (FGD). Ini adalah tahap penempaan besi untuk merumuskan langkah tindak lanjut yang sekonkret batu karang bagi Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

°°°°°°°

Epilog: Tanggung Jawab yang Tak Terbagi

Kesimpulan dari seluruh paparan narasumber dan riuh diskusi adalah sebuah kebenaran yang sehangat mentari pagi: percepatan penurunan stunting adalah pesta kolaborasi dan bukan pagelaran tunggal. Ia menggantungkan nasibnya pada sinergi lintas sektor.


Peran Pendamping Desa (TPP) adalah jangkar utama di lapangan, namun kapal besar ini tidak boleh berlayar sendiri. Pendamping layaknya tiada sendiri, kerja sunyi di garis depan.

Pendampingan harus dipastikan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten) adalah mandat wajib, karena tugas pendampingan adalah sumpah bersama, bukan sekadar beban dari pusat.


Kemandirian desa melalui PAD terukir sebagai saksi bisu bahwa kearifan lokal dapat menjadi sayap alternatif pendanaan yang efektif. Ini adalah panggilan bagi seluruh daerah: Mari kita satukan langkah, sebab setiap inci pertumbuhan anak adalah martabat bangsa.

°°°°°°°

Komentar

Postingan populer dari blog ini

TPP Jeneponto Klarifikasi Berita TPP Melanggar Kode Etik

[ KLARIFIKASI ] Dugaan Pelanggaran Kode Etik Tenaga Pendamping Desa P3MD di Pilkada Pilkada 2024 Tidak Direspon. ========== Akun https://seribuparitnews.com tanggal 19 Oktober 2025 memposting berita berjudul “Sorotan Publik, Pelanggaran Kode Etik Tenaga Pendamping Desa P3MD di Pilkada 2024 Kabupaten Jeneponto Tidak Direspon.” ======= Judul Berita memuat informasi spekulasi seolah telah terjadi pelanggaran kode etik oleh Tenaga Pendamping Desa P3MD Kabupaten Jeneponto. Judul berita memuat informasi seolah aktual atau terkini, yakni tidak ada respon proses penanganan atas laporan dugaan pelanggaran oleh Tenaga Pendamping Desa P3MD Kabupaten Jeneponto. Dalam berita tersebut memuat narasi menuding TPP Jeneponto secara subyektif, bahwa TPP Jeneponto telah bertindak sebagai tim sukses pada kampanye dialogis Pilkada 2024 kabupaten Jeneponto. Kutipan narasi dalam berita: …. beberapa Tenaga Pendamping Profesional (TPP) P3MD Jeneponto baik oleh TAPM, Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Des...

Spirit Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih

Suryadharma, TPP Jeneponto: Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, edisi 13 Oktober 2025, mengusung berita bertajuk " Sulsel targetkan Koperasi Merah Putih beroperasi penuh akhir 2025 ." Disebutkan bahwa Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Andi Eka Prasetya, di Makassar, Sulawesi Selatan, mengatakan pemerintah daerah menargetkan sebagian besar koperasi sudah aktif beroperasi pada akhir Oktober 2025, dan seluruhnya beroperasi penuh di penghujung tahun. “Oktober menjadi momentum penting bagi Koperasi Merah Putih untuk mulai bergerak. Semoga koperasi menjadi motor ekonomi masyarakat,” kata Andi Eka Prasetya. Saya merasakan spirit optimistik pemerintah Sulawesi Selatan telah menyebar hingga ke daerah-daerah, termasuk di Kabupaten Jeneponto. Selasa Pagi hingga siang hari, saya menyempatkan membaur bersama warga desa dalam forum Musyawarah di Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat. Sesaat menanti acara dimulai, saya terlibat bincang santai dengan Camat...

Matangkan Perencanaan 2026, TPP Jeneponto Gelar Rapat Koordinasi

Penulis: Suryadharma Jeneponto - Menjelang akhir tahun anggaran, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Jeneponto menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bulan November 2025.  Rakor yang berlangsung di Aula Dinas PMD Kabupaten Jeneponto ini dihadiri oleh seluruh jajaran pendamping, mulai dari Tim TAPM, Pendamping Desa (PD), hingga Pendamping Lokal Desa (PLD). Rakor ini menjadi momentum strategis untuk membahas persiapan desa menghadapi tahun 2026. Agenda utama meliputi  Evaluasi progres perencanaan tahun 2026 khususnya realisasi Musyawarah Desa (Musdes) penetapan dokumen RKP Desa tahun 2026, persiapan penyusunan dan penetapan APBDesa tahun 2026, serta sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kepala Dinas PMD Kabupaten Jeneponto, Basuki Baharuddin dalam arahannya menegaskan pendamping desa m...