Menyalakan Kolaborasi di Beroanging: Saat Kader Tak Lagi Sekadar Menimbang, Tapi Juga Menghitung Masa Depan

Penulis: Suryadharma

Momentum itu terjadi pada 26 November 2025 di aula kantor Desa Beroanging, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, suasana terasa berbeda. Hari itu bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan sebuah titik balik dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM).

Di tengah antusiasme peserta, pelatihan ini justru menjadi cermin bening yang memantulkan realitas di lapangan. Wajah-wajah penuh semangat dari para kader ini menyiratkan dedikasi, namun data yang terungkap di sela-sela materi menyiratkan adanya "benang putus" dalam rajutan penanganan stunting di desa ini.

°°°°°°°°°

Kesunyian di Antara Keramaian Posyandu

Pelatihan tersebut membuka fakta bahwa selama ini para kader ibarat orkestra yang bermain tanpa dirigen utama. Dari 40 Kader Posyandu yang tersebar di 6 Posyandu, hanya satu Posyandu yang mengaku merasakan adanya hubungan peran yang harmonis dengan KPM. Selebihnya? Mereka berjalan dalam lorong sunyi masing-masing.

Sebanyak 40 kader mengakui bahwa ritme kerja harian mereka lebih didominasi oleh instruksi tenaga kesehatan dan ahli gizi. Tentu ini baik secara medis, namun ini menandakan bahwa "Wajah Desa" belum hadir sepenuhnya di Posyandu. Pemerintah Desa seolah menjadi penonton di pinggir lapangan, sementara kader berjuang sendirian.

Ironi ini semakin tebal ketika bicara soal definisi "kolaborasi". Bagi 41 orang peserta (total kader dan KPM), kolaborasi hanya dimaknai sebatas pertemuan fisik. Jika tidak ada jabat tangan atau tatap muka langsung di meja pendaftaran Posyandu, mereka menganggap tidak ada kerja sama. Padahal, kolaborasi sejati seringkali terjadi dalam senyap—lewat kebijakan dan dukungan anggaran.

°°°°°°°°°

Buta Peta di Rumah Sendiri

Fakta paling menohok yang terungkap dalam pelatihan tanggal 26 November tersebut adalah tentang "rabun dekat" terhadap sistem desa. Sebanyak 41 orang—seluruh peserta—tidak memahami peran vital Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Mereka tidak tahu bahwa BPD adalah "dapur" tempat segala menu pembangunan dimasak. Mereka tidak menyadari bahwa insentif yang mereka terima, serta anggaran untuk makanan tambahan balita, diperjuangkan melalui palu sidang BPD saat membahas RKPDes dan APBDesa. Mereka bekerja untuk desa, tapi tak mengenal mekanisme jantung desa itu sendiri.

Keterasingan ini makin lengkap dengan data bahwa 41 orang tersebut tidak pernah duduk bersama dalam rapat rutin Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa. Mereka adalah ujung tombak di lapangan, tapi tak pernah diajak bicara di meja strategi.

°°°°°°°°°

Rekomendasi: menyambung benang yang putus

Pelatihan 26 November 2025 di Desa Beroanging harus menjadi alarm peringatan. Jangan biarkan semangat kader layu karena ketidaktahuan dan kurangnya dukungan struktural. Berikut adalah rekomendasi langkah konkret untuk Desa Beroanging:

• Institusionalisasi Forum Komunikasi antar stakeholder penurunan stunting desa. Pemerintah Desa wajib menjadwalkan pertemuan rutin bulanan atau triwulanan TPPS yang wajib menghadirkan perwakilan Kader Posyandu dan KPM. Jadikan ini ruang dengar pendapat, bukan sekadar ruang instruksi satu arah.
• Literasi Anggaran Desa untuk Kader. BPD perlu melakukan "turun gunung". Adakan sesi khusus atau sisipkan dalam Musdes di mana BPD menjelaskan secara sederhana bagaimana anggaran stunting dan insentif kader dialokasikan. Transparansi ini akan menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) kader terhadap institusi desa.
• Redefinisi Kolaborasi KPM dan Posyandu. Buat SOP sederhana atau SK Kepala Desa yang secara spesifik mengatur "Tugas Bersama" (Joint Task) antara KPM dan Kader Posyandu. Misalnya, kunjungan rumah (home visit) yang harus dilakukan berpasangan antara KPM dan Kader, sehingga kolaborasi tidak hanya terjadi di meja Posyandu tapi juga di masyarakat.
• Integrasi Perencanaan Berbasis Data Kader. Memastikan data sasaran meliputi siklus kehidupan (dari ibu hamil, bayi, anak, remaja puteri, calon pengantin, hingga lanjut usia) yang dihimpun kader posyandu maupun KPM, menjadi data dasar  bagi Desa dalam menyusun RKPDes tahun berikutnya. Berikan apresiasi pada kader bahwa data merekalah turut menentukan arah percepatan penurunan stunting desa.

Desa Beroanging punya potensi besar. Dengan 41 srikandi yang siap berjuang, kini saatnya Pemerintah Desa dan BPD merangkul mereka, bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai mitra sejati dalam membangun generasi masa depan desa.