TPP KAB. JENEPONTO

INTEGRITAS: Bagian dari Jiwa dan Sikap Pilihan Seluruh Tenaga Pendamping Profesional Rabu, 10 Desember 2025 BOGOR, Perhelatan Rapat Koordinasi dan Penguatan Peran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Seluruh Regional Tahun Anggaran 2025 yang dimulai sejak tanggal 7 Desember 2025 ditutup secara resmi tanggal 9 Desember 2025 oleh Kepala BPSDM PMDDT Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dr. Agustomi Masik, M. Dev., Plg diawali dengan pembacaan Deklarasi Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas yang diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan dan staf di lingkungan Kementerian dan seluruh peserta Rakornas yang hadir.  Dalam pesan sambutannya Kepala BPSDM menekankan pentingnya Integritas dimaknai sebagai bagian tidak terpisahkan dari sikap para pegawai di lingkungan BPSDM PMDDT termasuk di dalamnya para Tenaga Pendamping Profesional di semua jenjang tugas. Di acara yang sama sebelumnya ditegaskan juga oleh   Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal H. Yandri Su...

  Penulis; Surya Dharma  Sorotan tajam diarahkan pada Tenaga Pendamping Profesional (TPP), mereka yang sering disebut mata dan telinga negara di desa. Namun, workshop ini membuktikan bahwa sang Pahlawan Sunyi ini tidak luput dari badai. Tantangan beban kerja yang memanggul langit dan tuntutan kesejahteraan yang belum sepenuhnya berpijak pada bumi menjadi pembahasan inti. °°°°°°° Di tengah heningnya komitmen kebangsaan, sebuah perhelatan penting telah usai, meniupkan angin segar sekaligus memantik nyala kritik konstruktif. Berjudul Workshop Evaluasi Pendampingan Program Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025, kegiatan ini bukan sekadar agenda birokrasi, melainkan sebuah safari mencari solusi di mana masa depan generasi disematkan. Pertemuan ini digelar dengan satu maksud mulia: mengurai benang kusut kinerja dan efektivitas para Pendamping Desa, mereka yang menjadi jantung kebijakan di palung terpencil nusantara. °°°°°°° Kolaborasi: Menyatukan Sayap-Sayap Elang Tujuan utamanya...

Penulis: Suryadharma Momentum itu terjadi pada 26 November 2025 di aula kantor Desa Beroanging, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, suasana terasa berbeda. Hari itu bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan sebuah titik balik dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM). Di tengah antusiasme peserta, pelatihan ini justru menjadi cermin bening yang memantulkan realitas di lapangan. Wajah-wajah penuh semangat dari para kader ini menyiratkan dedikasi, namun data yang terungkap di sela-sela materi menyiratkan adanya "benang putus" dalam rajutan penanganan stunting di desa ini. °°°°°°°°° Kesunyian di Antara Keramaian Posyandu Pelatihan tersebut membuka fakta bahwa selama ini para kader ibarat orkestra yang bermain tanpa dirigen utama. Dari 40 Kader Posyandu yang tersebar di 6 Posyandu, hanya satu Posyandu yang mengaku merasakan adanya hubungan peran yang harmonis dengan KPM. Selebihnya? Mereka berjalan dalam lorong sunyi masing...

Penulis: Suryadharma Penugasan unggahan kegiatan Turnamen Mobile Legend Kementerian Desa PDT pada 21 November 2025 menjadi salah satu momen yang memperlihatkan soliditas Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Sulawesi Selatan. Dari 995 TPP, sebanyak 970 orang atau 97 persen telah menuntaskan tugas publikasi tepat waktu, mulai dari pukul 11.00 WITA hingga 22.00 WITA. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas TPP bergerak seirama, seperti barisan yang mengetahui irama langkahnya. °°°°°°°°= Aspek Humanis Instruksi diterima, dipahami, dan dijalankan. Namun, di tengah aliran yang deras itu, masih ada beberapa titik yang belum bergerak mengikuti arus. Sebanyak 25 jiwa TPP tercatat tidak mengunggah (posting) materi sesuai batas waktu. Mereka terdiri atas: 1 orang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) 10 orang Pendamping Desa (PD) 14 orang Pendamping Lokal Desa (PLD) Mereka tak sekedar angka yang berdiri sendiri, melainkan personil bagian dari ekosistem kerja yang harus dipahami secara menyeluru...

Penulis: Suryadharma Jeneponto - Menjelang akhir tahun anggaran, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Jeneponto menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bulan November 2025.  Rakor yang berlangsung di Aula Dinas PMD Kabupaten Jeneponto ini dihadiri oleh seluruh jajaran pendamping, mulai dari Tim TAPM, Pendamping Desa (PD), hingga Pendamping Lokal Desa (PLD). Rakor ini menjadi momentum strategis untuk membahas persiapan desa menghadapi tahun 2026. Agenda utama meliputi  Evaluasi progres perencanaan tahun 2026 khususnya realisasi Musyawarah Desa (Musdes) penetapan dokumen RKP Desa tahun 2026, persiapan penyusunan dan penetapan APBDesa tahun 2026, serta sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kepala Dinas PMD Kabupaten Jeneponto, Basuki Baharuddin dalam arahannya menegaskan pendamping desa m...

[ KLARIFIKASI ] Dugaan Pelanggaran Kode Etik Tenaga Pendamping Desa P3MD di Pilkada Pilkada 2024 Tidak Direspon. ========== Akun https://seribuparitnews.com tanggal 19 Oktober 2025 memposting berita berjudul “Sorotan Publik, Pelanggaran Kode Etik Tenaga Pendamping Desa P3MD di Pilkada 2024 Kabupaten Jeneponto Tidak Direspon.” ======= Judul Berita memuat informasi spekulasi seolah telah terjadi pelanggaran kode etik oleh Tenaga Pendamping Desa P3MD Kabupaten Jeneponto. Judul berita memuat informasi seolah aktual atau terkini, yakni tidak ada respon proses penanganan atas laporan dugaan pelanggaran oleh Tenaga Pendamping Desa P3MD Kabupaten Jeneponto. Dalam berita tersebut memuat narasi menuding TPP Jeneponto secara subyektif, bahwa TPP Jeneponto telah bertindak sebagai tim sukses pada kampanye dialogis Pilkada 2024 kabupaten Jeneponto. Kutipan narasi dalam berita: …. beberapa Tenaga Pendamping Profesional (TPP) P3MD Jeneponto baik oleh TAPM, Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Des...

  Sabtu, 25 Oktober 2025 KINERJA YANG MEMBERI DAMPAK BAIK terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia secara nyata mengantarkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia  H. Yandri Susanto, SPt, MPd , di posisi ke tiga  terbaik di jajaran  Menteri Kabinet   Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di usia pemerintahan satu tahun. Survei dilakukan oleh Lembaga Riset Prolog (Public Research on Govermance) Survei dilaksanakan 7 hingga 14 Oktober 2025 dengan melibatkan 1600 responden di 38 provinsi.  Demikian disampaikan oleh Direktur Prolog Arifuddin Hamid seperti yang dilansir di  Detik News 24 Oktober 2025 .  Pak Yandri Menteri Desa di saat menjabat Wakil Ketua MPR RI 9/10/23 pernah mendapat Penghargaan Dharma Pertahanan Utama dari Menteri Pertahanan (Presiden Prabowo Subianto saat menjadi Menhan) atas dedikasinya dalam menanamkan nilai-nilai luhur bangsa kepada masyarakat. Jiwa pengabdian dan nasion...

  (foto IG kemensetneg.ri) Kinerja menteri sebagai Pembantu Presiden Prabowo dalam 1 (satu) tahun Pemerintahan Kabinet Merah Putih dinilai oleh lembaga survei independen. Menteri Desa Bapak Yandri Susanto menduduki peringkat ke 3 dari jajaran Kementerian Prabowo Gibran. Peringkat ini berdasar survei kinerja para Menteri yang dilakukan oleh lembaga Survei Strategic and Political Insight Network (SPIN) periode Oktober 2025 yang dilaksanakan 1-9 Oktober 2025 secara nasional  serentak di 38 provinsi. Menurut Direktur Eksekutif SPIN Mawardin Sidik  faktor peraih yang tinggi dari masyarakat  dipengaruhi oleh kinerja Menteri Desa yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya desa-desa yang selama ini telah mendapatkan program pembangunan desa dan  pemberdayaan ekonomi desa. Hal ini seperti yang disampaikan ke  Media DetikNews.com dan media mainstream lainnya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  Desa yang selama ini terjadi ter...

Suryadharma, TPP Jeneponto: Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, edisi 13 Oktober 2025, mengusung berita bertajuk " Sulsel targetkan Koperasi Merah Putih beroperasi penuh akhir 2025 ." Disebutkan bahwa Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Andi Eka Prasetya, di Makassar, Sulawesi Selatan, mengatakan pemerintah daerah menargetkan sebagian besar koperasi sudah aktif beroperasi pada akhir Oktober 2025, dan seluruhnya beroperasi penuh di penghujung tahun. “Oktober menjadi momentum penting bagi Koperasi Merah Putih untuk mulai bergerak. Semoga koperasi menjadi motor ekonomi masyarakat,” kata Andi Eka Prasetya. Saya merasakan spirit optimistik pemerintah Sulawesi Selatan telah menyebar hingga ke daerah-daerah, termasuk di Kabupaten Jeneponto. Selasa Pagi hingga siang hari, saya menyempatkan membaur bersama warga desa dalam forum Musyawarah di Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat. Sesaat menanti acara dimulai, saya terlibat bincang santai dengan Camat...

"Sendiri kita bisa berbuat sedikit,  bersama kita bisa berbuat banyak." (Hellen Keller) Bupati Jeneponto didampingi Kadis PMD, Kepala Bappeda, dan TAPM dalam suatu rapat di DPMD, (29/8)  Dalam dunia pembangunan, tak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendirian. Bagaikan orkestra yang harmonis, setiap instrumen memiliki perannya masing-masing untuk menciptakan simfoni yang indah. Begitu juga dalam konteks pembangunan desa, sinergi antara tiga pilar utama: tenaga pendamping, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten adalah kunci sukses untuk mengayuh biduk pembangunan agar sampai di dermaga kesejahteraan. Konsep kerja sama ini bukan sekadar urusan formalitas. Ini adalah napas yang menghidupkan program-program desa dari sekadar rencana di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. Jika diibaratkan, tenaga pendamping adalah "pasukan khusus" yang berada di garis depan, Bappeda adalah "arsitek" ...

Saya memiliki asumsi istilah ' kacamata kuda ' sudah begitu populer di kalangan pembaca. Alat ini dipasang pada kuda untuk membatasi pandangannya, agar ia bisa fokus pada jalan di depan dan tidak terganggu hal-hal di sekitarnya. Namun, istilah ini juga sering digunakan sebagai metafora untuk pandangan manusia yang sempit, yang terlalu fokus pada satu hal dan gagal melihat gambaran yang lebih besar. Sebagai pendamping pembangunan desa, saya sering berkesempatan mengunjungi desa dan melihat langsung aktivitas yang ada. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah kegiatan ketahanan pangan desa, yang akrab disebut 'Ketapang'. Kegiatan ini menjadi sangat 'seksi' karena alokasi anggarannya yang besar, minimal 20% dari total Dana Desa (DD) 2025. Yang paling penting, kegiatan ini dicap berorientasi bisnis sehingga wajib menghasilkan profit atau keuntungan bagi desa. Beberapa kalangan menyebutkan harapan agar kegiatan Ketapang dapat memacu perekonomian desa. Modal da...